Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia ternyata memunculkan pelajaran berharga. Negara seperti China, Taiwan, dan Korea Selatan yang inovatif terlihat dapat survive lebih baik dalam serangan pandemi ini. Artinya, inovasi dapat menjadi sumber kekuatan dan daya saing baru bagi suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengembangkan inovasi, utamanya inovasi sosial. Pengembangan inovasi sosial di Indonesia sendiri masih terkendala sulitnya proses difusi inovasi. Strategi yang bisa dilakukan oleh Indonesia kemudian adalah dengan mengoptimalkan peran lembaga think tank untuk dapat melakukan orkestrasi inovasi sosial.
Arsip:
Riset Terkini
Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan yang krusial di Indonesia. Adanya kebijakan pembatasan di tengah masyarakat memunculkan masalah baru, yakni munculnya krisis ekonomi. Dalam menghadapi keadaan ini dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang dapat memunculkan leadership skill yang tepat dalam menangani krisis yang sedang terjadi, terutama dalam membuat sebuah keputusan.
Klik tautan di bawah ini, untuk melihat policy brief secara lebih lengkap.
Ari Wibowo, mahasiswa MKIK T.A. 2018/2019, berpartisipasi sebagai salah satu presenter di Twentieth International Conference on Diversity in Organizations, Communities, and Nations, khususnya dalam Panel Diversity in Communities, yang diselenggarakan pada 10-12 Juni 2020 di Milan – Italia. Namun, karena pandemi covid-19 masih berlangsung, konferensi internasional ini dialihkan dengan metode virtual. Selain itu, Ari Wibowo juga menerima penghargaan Emerging Scholar Awards dalam konferensi bergengsi tersebut.
Pada hari Jumat, 29 Mei 2020, Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM merilis survei secara daring mengenai persepsi masyarakat DIY terkait dengan kebijakan penanganan COVID-19. Survei yang melibatkan 492 responden secara daring pada tanggal 26-28 Mei 2020 yang tersebar di lima kabupaten/kota di DIY tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan.
Pertama, hasil survei menunjukkan bahwa warga DIY setuju jika pemerintah daerah membuka kembali kegiatan perekonomian dan tempat ibadah dengan standar protokol kesehatan secara ketat dengan rincian 367 orang (74,6%) pada tempat perbelanjaaan dan 358 orang (72,8%) pada tempat ibadah. Sedangkan, sebanyak 293 orang (59,6%) setuju dengan protokol ketat terhadap pembukaan kembali museum, pusat kebudayaan, atau tempat pertunjukkan, 320 orang (65%) pada sekolah, dan sebanyak 324 orang (65,9%) pada kegiatan outdoor.
Judul: Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Kota Yogyakarta melalui Simulasi Pengembangan Model Dinamis
Penulis: Didi Nuryadin
Deskripsi:
Sebelum tahun 1970-an, pembangunan dipandang sebagai fenomena ekonomi di mana peningkatan keuntungan secara cepat dan pertumbuhan GNP perkapita akan memberikan efek tetesan ke bawah (tricle down effect) dalam bentuk perluasan kesempatan kerja dan kesempatan ekonomi lainnya, atau menciptakan kondisi yang diperlukan bagi terdistribusinya manfaat pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih luas. Masalah kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan adalah hal kedua yang akan diselesaikan oleh pertumbuhan itu sendiri. Pengalaman tahun 1950-an dan 1960-an mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan definisi yang sempit dari pembangunan. Karena banyak negara Dunia Ketiga mewujudkan target pertumbuhan ekonomi mereka, tetapi tingkat hidup masyarakatnya relatif tetap bahkan sebagian besar tidak berubah. Sehingga pada tahun 1970-an, pembangunan ekonomi didefinisikan kembali dalam hal pengurangan atau penghapusan kemiskinan, ketidakadilan, dan masalah pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. “Redistribusi pertumbuhan” menjadi slogan umum pembangunan ekonomi (Soubbotina, 2004).
Judul: Perempuan, Identitas Kebangsan dan Kewarganegaraan: Studi Tentang Perempuan Bekas Kombatan, Inong Balee, Sebagai Agen Pembangunan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh
Penulis: Arifah Rahmawati
Deskripsi:
Sekelompok perempuan yang tergabung dalam unit tentara perempuan yang dikenal sebagai Pasukan Inong Balee (PIB) ikut terlibat dalam perjuangan politik kebangsaan di Aceh. Melalui pendekatan feminis, penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya transformasi identitas kebangsaan anggota PIB dari kebangsaan Aceh menjadi kebangsaan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memunculkan wacana kewarganegaraan yang lebih sesuai dengan kondisi serta pengalaman yang dimiliki oleh para perempuan, khususnya perempuan bekas kombatan GAM. Konsep kewarganegaraan akan menjadi bahan utnuk memunculkan kebijakan tentang kewarganegaraan yang bisa mendorong terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Judul: “Analisis Dampak Kebijakan Komite Audit dan Pengaruh Determinan GCG Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Tercatat Di Bursa Indonesia”
Penulis: Ronald Tauviek Andi Kasim, B.S.B.A., M.B.A., CFA
Abstrak:
Menilik dari beberapa skandal keuangan yang melanda berbagai perusahaan di pelosok dunia, termasuk Indonesia, ditengarai praktik manajemen laba adalah salah satu faktor utama penyebabnya. Menurut Healy and Wahlen (1999), seperti yang dikutip oleh Kassem (2012), manajemen laba adalah kegiatan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen untuk menyesatkan pemangku kepentingan lainnya yang semata-mata untuk kepentingan pribadi manajemen. Salah satu cara untuk mengidentifikasi dan mencegah manajemen laba adalah dengan pembentukan komite audit.
Judul: Modal Sosial dan Gerakan Masyarakat, Studi Kasus Penolakan Masyarakat terhadap Pembangunan Apartemen di Dusun Gadingan dan Karangwuni Kabupaten Sleman
Penulis: M. Adityawarman
Deskripsi:
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan karakteristik mobilisasi sumber daya di kedua wilayah. Gerakan sosial warga Karangwuni dengan karakteristik perkotaan lebih banyak membilisasi jaringan eksternal untuk mendukung gerakan. Sementara itu, gerakan sosial warga Gadingan dengan karakteristik pedesaan lebih banyak menggunakan jaringan internal. Selain itu, peran modal sosial dalam membangun tindakan kolektif warga terutama dalam proses interaksi dan komunikasi terkait isu dan permasalahan di sekitar waga dapat dilihat pada perkumpulan PKK, arisan, paguyuban petani di wilayah Gadingan dan Karangwuni.
Judul: Pengaruh Kebijakan Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Indonesia
Penulis: Irma Kurnia Adiningsih
Deskripsi: Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani telah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan pembangunan pertanian. Akan tetapi, kemiskinan pertanian terus menjadi permasalahan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) produksi padi dipengaruhi oleh luas lahan beras dan harga plafon pupuk; (2) harga gabah kering dipengaruhi oleh harga beli gabah kering yang ditetapkan oleh pemerintah; (3) indeks harga yang diterima oleh petani padi dipengaruhi oleh harga panen padi kering di level petani; (4) syarat yang dibebankan pada petani dalam hal perdagangan dipengaruhi oleh harga plafon pupuk, harga beli panen gandum kering yang ditetapkan pemerintah, dan harga beli panen gandum kering di level petani; dan (5) kebijakan perlindungan lahan, subsidi pupuk, dan program harga beli pemerintah berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, tetapi masalah di level implementasi kebijakan masih dapat dipenuhi.
Judul: Implementasi Kebijakan Advokasi Program Keluarga Berencana (KB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Penulis: Hendy Noor Irawan
Deskripsi:
BKKBN memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Indonesia melalui penyelenggaraan berbagai program salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program KB tergantung pada strategi kebijakan advokasi yang dilakukan kepada sasaran. Secara umum, implementasi kebijakan advoksi program KB di BKKBN berjalan dengan baik dari tahun ke tahun berdasarkan capaian kinerjanya. Kebijakan advokasi program KB mempunyai peranan penting dalam mendukung tujuan dan visi misi organisasi, sedangkan keberhasilan kebijakan advokasi ditentukan oleh banyaknya dukungan dan peran serta aktif dari stakeholders, mitra kerja maupun masyarakat umum.