MDKIK UGM – Universitas Gadjah Mada (UGM) menambah 101 guru besar baru dari berbagai bidang pada tahun 2023, salah satunya merupakan Ketua Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si. yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Kebijakan Publik pada Kamis (22/2) lalu di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Dalam pidato pengukuhan berjudul “Inovasi Kebijakan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi”, Prof Hadna menyampaikan mengenai studi inovasi kebijakan yang berkembang di era digital.
Berita Utama
MDKIK UGM – Hari terakhir Tim Sosialisasi Prodi MDKIK di Sumatera Utara, Sabtu (20/1) lalu, bertolak ke Medan untuk melaksanakan audiensi dengan Pj Gubernur Sumatra Utara. Tim disambut oleh Pj Gubernur Sumatera Utara, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Hassanudin, S.I.P., M.M. yang juga merupakan Alumni Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Harapannya dengan kunjungan ini dapat mempererat kerja sama Tridharma antara MDKIK Sekolah Pascasarjana UGM dengan Provinsi Sumatera Utara (CA).
MDKIK UGM – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan ancaman terhadap negara sekarang ini tidak hanya dalam bentuk perang, namun juga ancaman dari sisi ketersediaan pangan, energi, dan sumber daya air bersih.
Hal ini Jenderal Dudung sampaikan saat menjadi pembicara dalam Executive Lecture Series atau kuliah umum Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) Sekolah Pascasarjana UGM dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM pada Senin, 24 Oktober 2022 di Balai Senat, UGM.
Program Beasiswa untuk konsentrasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas berpikir krtis dan kemampuan analisis yang kuat dalam kajian dan pengembangan kepemimpinan aparatur baik dilingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kesempatan ini terbuka bagi Masyarakat Umum dan ASN lho!
Cek prosedur persyaratan lengkapnya disini ya https://komin.fo/persyaratan_UGM
#SobatKom juga bisa melakukan pendaftaran online melalui : https://um.ugm.ac.id/
Pastikan saat pendaftaran online, memilih jalur kerjasama dan mengupload dokumen MoU/PKS yang dapat diunduh melalui link berikut:
https://s.id/PKSbeasiswakemenkominfo
Segera cek dan daftar sekarang! Jangan lupa untuk sebarin info ini ke teman-teman dan keluarga kamu ya #SobatKom!
Berikut file Pendaftaranya :
Pengumuman
Bagi Pelamar Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo untuk Konsentrasi Transformasi Digital Sektor Publik, dapat mengunduh dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran online melalui tautan berikut.
PKS Beasiswa S2 Kominfo dan SPs_FINAL_reduced
Ari Wibowo, mahasiswa MKIK T.A. 2018/2019, berpartisipasi sebagai salah satu presenter di Twentieth International Conference on Diversity in Organizations, Communities, and Nations, khususnya dalam Panel Diversity in Communities, yang diselenggarakan pada 10-12 Juni 2020 di Milan – Italia. Namun, karena pandemi covid-19 masih berlangsung, konferensi internasional ini dialihkan dengan metode virtual. Selain itu, Ari Wibowo juga menerima penghargaan Emerging Scholar Awards dalam konferensi bergengsi tersebut.
Pertama, hasil survei menunjukkan bahwa warga DIY setuju jika pemerintah daerah membuka kembali kegiatan perekonomian dan tempat ibadah dengan standar protokol kesehatan secara ketat dengan rincian 367 orang (74,6%) pada tempat perbelanjaaan dan 358 orang (72,8%) pada tempat ibadah. Sedangkan, sebanyak 293 orang (59,6%) setuju dengan protokol ketat terhadap pembukaan kembali museum, pusat kebudayaan, atau tempat pertunjukkan, 320 orang (65%) pada sekolah, dan sebanyak 324 orang (65,9%) pada kegiatan outdoor.
Kedua, hasil survei mengenai preferensi kebijakan pencegahan COVID-19 melalui PSBB, New Normal atau Lockdown menunjukkan yang menarik dimana sebanyak 66 persen memilih PSBB, hanya 34 persen tidak setuju. Opsi ini lebih besar dibanding opsi penerapan New Normal sebanyak 60 persen atau Lockdown sebanyak 31 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa warga DIY lebih setuju untuk diberlakukan PSBB ketimbang New Normal sebagai landasan pemerintah daerah di dalam merespon penanganan COVID-19 di DIY. Hasil survei ini menjadi masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan penanganan wabah COVID-19, yang menyebutkan DIY akan dijadikan sebagai daerah percontohan New Normal dan juga respon atas tidak diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, melainkan status tanggap darurat bencana.
Secara garis besar, survei ini memang tidak mewakili seluruh kelompok masyarakat DIY karena dilakukan wawancara secara online. Sehingga, survei ini hanya khusus bagi mereka yang sudah akrab menggunakan teknologi dan belum mewakili warga yang tidak familiar dengannya. Namun demikian, survei ini layak juga untuk dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan karena pada prakteknya di lapangan, masih banyak warga masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan standar COVID-19 seperti tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, dan tidak rajin cuci tangan. Sehingga, survei ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah DIY dalam menerapkan PSBB dan keefektifannya terhadap pengurangan infeksi dan kepatuhan terhadap protokol COVID-19 karena mayoritas warga DIY setuju dengan penerapan PSBB.
Sementara Tiongkok sebagai negara pertama di dunia yang terserang pandemi telah berhasil lolos karena memiliki kekuatan inovasi dalam melawan pandemi Covid-19. Hal ini didukung dengan birokrasi komando yang bekerja efektif memutus mata rantai penularan virus.
“Protokol kesehatan yang berhasil diterapkan di Tiongkok ternyata gagal diterapkan di sejumlah negara barat yang penduduknya dinilai sangat melek huruf dan memiliki tradisi disiplin yang kuat di tempat-tempat publik,” ujar Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA, Selasa (12/5) sore saat berlangsung Webinar Review dan Proyeksi Indonesia Pasca Covid-19.
Dalam pandangan Muhadjir, pasca Covid-19 Tiongkok diramalkan akan menjadi adikuasa baru menggantikan Amerika. Hal ini disebabkan Tiongkok sebagai negara teknologi memiliki ribuan inovasi dan menjadikan inovasi seperti ideologi baru disana.
Sedangkan Amerika dampak pasca Covid-19, kondisi ekonominya menjadi rapuh. Anggaran Amerika mengalami defisit yang luar biasa dan Presiden Trump menutupinya dengan memperbanyak utang negara sehingga ia kini dijuluki sebagai “raja utang”.
“Dengan demikian, masuk akal untuk menduga Tiongkok akan memimpin perekonomian dunia. Dunia tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh kekuatan inovasi,” ucap Kaprodi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM.
Dugaan tersebut, menurut Muhadjir dikarenakan hegemoni Amerika pada kekuatan nuklir dan dolar sekarang terkoreksi oleh hadirnya Covid-19. Amerika yang unggul di senjata “mati gaya” melawan pandemi, sementara Tiongkok telah berhasil mengatasinya melalui inovasi dan disiplin warga dalam mengimplementasikan inovasinya.
“Sebagaimana disebut Joseph Nye, persaingan global dengan mengandalkan hard-power sepertinya menjadi kekuatan yang sudah lampau. Kini semua telah berada di era peradaban baru dan utilisasi soft-power atau kekuatan lembut yang akan menjadi kunci kemenangan dalam percaturan global,” terangnya.
Hal inipun, menurut Muhadjir, memutar balik pendapat Samuel Huntington yang meramalkan dengan berakhirnya perang dingin di dunia akan muncul konflik baru yang bersumber pada identitas agama yaitu antara dunia barat Kristen dan Yahudi dengan dunia Islam. Ramalan tersebut ternyata tidak terbukti, dan hanya benar dalam waktu jangka pendek dengan maraknya terorisme Islam dan tumbuhnya radikalisme Islam anti barat, dan itupun banyak yang menuduh sebagai produk rekayasa barat.
Dunia barat tidak lagi melihat agama Islam sebagai ancaman. Bahkan, saat warga kulit putih anti Islam menembak 50 jamaah Masjid di Selandia Baru maka yang terjadi justru masyarakat Selandia Baru dekat dan melampiaskan empati terhadap praktek ibadah warga muslim di negara tersebut.
Juga di Amerika dan sejumlah negara Eropa, kehadiran Islam tidak menimbulkan aksi permusuhan dari warga Kristen dan Yahudi. Mereka justru mendapat pengakuan sosial seperti menangnya sejumlah politisi Islam untuk menduduki jabatan publik, seperti Walikota London yang seorang muslim.
Kenapa Tiongkok berhasil menang dalam percaturan global, Muhadjir menyebut pada kekuatan inovasi yang dilakukan. Ekonomi Tiongkok tumbuh pesat karena adaptasi yang inovatif terhadap eksistensi pasar global yang kapitalistik.
Tiongkok nampaknya fokus pada soft power bukan lagi pada hard power. Tiongkok sendiri sepertinya tidak mengagungkan ideologi komunismenya atau adu kekuatan senjata.
“Setelah Covid-19 ini bukan ideologi ekonomi yang menonjol, bukan pula ideologi agama. Semua agama akan tetap hadir, tetapi bukan agama yang mengedepankan hard-powernya, tapi pada keunggulan soft-powernya yaitu nilai dan pesan agama yang damai. Seperti Tiongkok dengan karakter softnya tidak pernah mengagungkan komunismenya, tapi dengan soft-power dan inovasinya berhasil menang dalam kompetisi global,” ucapnya.
Webinar Review dan Proyeksi Indonesia Pasca Covid-19 diselenggarakan Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana UGM. Webinar juga menghadirkan pembicara Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, penulis buku dan pembelajar kepemimpinan, Dr. Salomo Damanik, pemerhati kebijakan publik, SRD & Co Legal and “Strategic Policy Consultant” dan Dr. Agus Heruanto Hadna, peneliti senior PSKK UGM.
Bagi Agus Heruanto Hadna, baik Amerika Serikat yang kampium dalam demokrasi, maupun China dengan komunismenya sesungguhnya sama-sama tidak mampu menahan Covid-19. Kebijakan pemerintah di berbagai negara pun dengan berbagai macam sistem politiknya dinilai tidak siap menghadapi Covid-19.
“Bisa dibilang deliberative policy di negara-negara demokrasi tidak jalan, demikian pula dengan otoritarian di sistim komunis juga tidak jalan,” ucapnya.
Menurut Hadna, negara yang gagal memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan sebagai negara yang paling parah terdampak akibat Covid-19. Sementara kepanikan unit-unit pemerintah terjadi dalam merespons pandemi Covid-19 dengan membuat kebijakan yang saling bertentangan.
“Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan dan risk taking dalam pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan,” tuturnya.
Salomo Damanik menyatakan bagi Indonesia pasca Covid-19 yang terpenting adalah bagaimana merajut kembali ekonomi. Untuk itu, diperlukan sinergitas antar kementerian dan bukan kebijakan yang fragmented.
Diperlukan “konglomerasi” penanganan, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian dalam upaya mengatasi ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kemudian Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya menggairahkan lagi industri nasional, menghidupkan kembali sektor informal, usaha kecil dan sektor riil sehingga meningkatkan daya beli.
“Kementerian Perdagangan diharapkan mampu menjamin ketersediaan barang, kualitas barang dan harga terjangkau, sementara BPKM bisa memberi stimulus dan karpet merah untuk mereka yang mau berinvestasi,” katanya.
Penulis : Agung Nugroho (HUMAS UGM)
Sumber : Dicuplik dari https://ugm.ac.id/id/berita/19417-inovasi-ideologi-baru-pasca-pandemi-covid-19
Policy Corner merupakan sebuah wadah kegiatan akademis Mahasiswa Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, yang diadakan setiap bulan sekali. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada aktivitas diskusi melainkan juga dikemas dengan berbagai aktivitas seperti bedah film, bedah buku, workshop dan lain sebagainya. Tema yang dibicarakan juga tidak hanya sebatas isu kebijakan melainkan isu-isu lainnya yang sedang hangat diperbincangkan. Pada bulan ini Policy Corner akan mengadakan kegiatan diskusi dengan judul “Transformasi Kepemimpinan di Aras Lokal”.
Untuk pendaftaran silahkan klik link