Yogyakarta (27/02) – Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Seminar Nasional berjudul “Perspektif Negara dan Daerah pada Dampak Migrasi Internasional terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi”. Seminar nasional ini merupakan bagian dari diseminasi riset Child Health and Parent Migration in Southeast Asia (CHAMPSEA). Pada kegiatan ini juga ditayangkan untuk pertama kalinya film dokumenter berjudul “Undocumented Migration” yang menceritakan tentang pengalaman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mencari pekerjaan di luar negeri melalui mekanisme non-prosedural.
Prof. Dr. Sukamdi, M.Sc. menyampaikan bahwa migrasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Namun, migrasi yang dilakukan oleh orang tua memiliki dampak tidak hanya terhadap pasangan yang ditinggalkan, tetapi juga kesehatan mental anak. Hasil studi CHAMPSEA menunjukkan bahwa anak dengan usia remaja dari kedua pasangan PMI cenderung memiliki keinginan untuk menjadi PMI juga. Akan tetapi, pada anak dengan usia di bawah remaja lebih rendah keinginannya untuk menjadi PMI. Prof. Dr. Sukamdi selaku peneliti PSKK menyimpulkan alasan ekonomi menjadi latar belakang orang tua melakukan migrasi. Remitan yang didapatkan dari hasil migrasi sebetulnya dapat meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga. Namun, tidak semua keluarga migran memiliki literasi keuangan yang baik. Sehingga, remitan yang didapatkan lebih banyak untuk konsumsi.
Salah satu narasumber, Agus Santoso, S.Sos., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Tulungangung mengatakan kenyataannya keberadaan PMI Tulungagung sangat berkontribusi bagi ekonomi desa. Meskipun demikian, migrasi juga menimbukan dampak negatif, seperti fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik di lingkungan keluarga migran. Untuk meminimalisir dampak tersebut, dibentuk perkumpulan anak rantau yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar keluarga yang ditinggalkan.
Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan PMI masih didominasi pada kategori low-skilled (80%) dan non-prosedural (83%). Hal ini menyebabkan pemerintah sulit melakukan perlindungan jika terjadi apa-apa pada PMI di luar negeri. Sehingga, beliau menyarankan bahwa warga negara yang ingin bekerja di luar negeri harus melalui jalur yang prosedural dan melakukan persiapan secara matang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
Penulis: Citra Sekarjati