MDKIK UGM – Keluarga Alumni Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (KAPIMGAMA) pada hari Selasa (10/09/24) menyelenggarakan Webinar bertajuk “Pilkada Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Perubahan Peta Konstelasi dan Anatomi Kepemimpinan Pemerintahan Desentralisasi Daerah Ke Depan”. Webinar yang diikuti oleh hampir 250 peserta ini merupakan agenda perdana bagi jajaran keluarga besar KAPIMGAMA sejak pelantikan pada bulan Juli 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna selaku Ketua Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM serta Dr. Hassanudin, M.M. selaku Ketua KAPIMGAMA yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prof. Hadna menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh KAPIMGAMA ini dan tema yang diambil ini merupakan topik yang sangat urgent dengan akan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2024. Prof. Hadna menyampaikan bahwasanya semangat penyelenggaraan acara ini adalah untuk membangun konstitusi yang sehat, etika yang sehat dan tata kelola yang sehat. Sepakat dengan Prof Hadna, Dr. Hassanudin, M.M., mengharapkan dengan adanya forum ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi dan peningkatan kualitas kepemimpinan pada umumnya, dan secara khusus beliau berharap semoga pilkada serentak ini akan berjalan lancer dan aman, sehingga menghasilkan kepemimpinan baru pada pemerintahan di Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Webinar kali ini menghadirkan narasumber ahli dibidangnya dari berbagai latar belakang, yaitu Rahmat Bagja, S.H., LLM., Ketua BAWASLU yang berbicara mengenai potensi dan berbagai modus pelanggaran dan tindakan pidana pemilu dalam penyelenggaraan pilkada dan antisipasi pengawasan pemilu; Prof. Djohermansyah Djohan, Ahli Pemerintahan dan Otonomi Daerah, beliau menyampaikan tentang peta dan konstelasi politik peserta pemilu pasca putusan MK dan proyeksi anatomi kepemimpinan Pemerintahan Daerah serta hubungan pusat-daerah; Titi Anggraini, S.H., M.H., Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi – PERLUDEM mempresentasikan tentang kesiapan lembaga-lembaga penyelenggara Pilkada (KPU-KPUD, Bawaslu, DKPP, Dll) dan perangkat regulasi yang menjamin kredibilitas penyelenggaraan Pilkada Jurdil; Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, M.P.P., Kaprodi DPP Fisipol UGM, memberikan analisis dan tinjauan akademis dalam memetakan konstelasi politik pasca Putusan MK dan dampaknya terhadap iklim demokrasi dan pemerintahan desentralisasi ke depan; serta Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, yang juga merupakan alumni Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, menyampaikan bahwa sinergitas seluruh komponen bangsa dan negara dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting dikarenakan ketika terdapat permasalahan dalam stabilitas polhukam yang tentunya dapat mempengaruhi Tahapan Pilkada 2024.
Kegiatan webinar hari ini dimoderatori oleh Dr. Hakimul Ikhwan yang merupakan Ketua Departemen Sosiologi Fisipol UGM juga merupakan dosen pada Program Studi MDKIK. Dan disambut antusias oleh para peserta terbukti dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi lanjutan antara peserta dan narasumber.
Penulis : Clarashinta Arumdani