Sekolah Pascasarjana UGM membuka kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan S2 berupa dana UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk 4 semester di program studi yang ada di bawah nauangan sekolah pascasarjana UGM. Besaran beasiswa akan bervariasi dari 50% hingga 100% biaya UKT di program studi reguler.

Informasi lebih lanjut silakan kunjungi link berikut

Syarat dan formulir pendaftaran bisa diperoleh di sub bagian akademik Gedung SPS UGM atau klik link berikut

Beasiswa Kementerian Agama (Kemenag) berfokus kepada program 5000 Doktor atau yang dikenal juga dengan Mora Scholarship. Program beasiswa ini ditawarkan Kemenag setiap tahun untuk memberikan kesempatan bagi para dosen tetap maupun tenaga kependidikan pada perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) untuk melanjutkan studi S3 di dalam negeri atau luar negeri. Beasiswa Program 5000 Doktor yang disediakan Kemenag merupakan beasiswa penuh. Selengkapnya…

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan lembaga pemberi beasiswa yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Lembaga ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang menunjang percepatan pembangunan Indonesia, seperti bidang teknik, sains, pertanian, hukum, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, serta sosial-budaya. LPDP menawarkan Program Beasiswa bagi calon Magister dan Doktoral, baik dalam maupun luar negeri. Selengkapnya… 

UGM memiliki pusat informasi dan pengembangan karir bagi mahasiswa UGM yang telah lulus, baik S1, S2, dan S3 yang bernama ECC UGM. Info tentang karir atau seminar pengembangan karir dapat diakses pada link: http://ecc.ft.ugm.ac.id. Untuk terus terhubung dan terupdate tentang info-info tersebut, alumni perlu mendaftarkan diri dahulu secara online, dan selanjutnya ECC UGM akan menyalurkan info-info karir secara online melalui email.

Sementara itu, info terkait lowongan asisten peneliti atau info terkait penelitian yang sedang berjalan dapat diakses pada website PSKK UGM (http://cpps.ugm.ac.id).

Direktur Bursa Efek Indonesia (2009-2015); Dewan Pertimbangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM; Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah/MES (2012-2015); Mahasiswa DSK (2014)

Mengapa DSK SPS UGM? Jawabannya sederhana, karena DSK memiliki fasilitas pendukung riset yang lengkap, para pengajar yang kompeten, dan memiliki pengetahuan serta pengalaman mendalam di bidangnya masing-masing. Latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda dari para pengajar dan juga mahasiswa di Program DSK SPS UGM turut memperkaya diskusi dan menambah pemahaman dari berbagai sudut pandang. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya yang memiliki latar belakang bekerja di salah satu regulator di pasar modal. Tentunya, saya berharap pengetahuan yang saya peroleh di DSK SPS UGM akan bermanfaat bagi pengembangan diri saya serta bermanfaat bagi industri serta masyarakat luas.

Saya memilih DSK di SPS UGM karena UGM adalah universitas terkemuka di Indonesia dan DSK UGM mempunyai program kerjasama antar institusi yang membuat para profesional dapat bersama-sama kuliah dalam group yang sama. Kesan saya tentang program ini, sangat positif dan bagus untuk dilanjutkan dengan program serupa. Para profesor dan dosen semuanya berkualitas tinggi, komit untuk mempertahankan standar program edukasi yang tinggi, serta memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dengan mahasiswa, dan mampu mengakomodir mahasiswa yang berlatar-belakang praktisi industri. Hubungan antara studi dengan pekerjaan di masa depan: Dengan memahami teori-teori kebijakan publik dan bagaimana proses kebijakan publik itu berlangsung, saya dapat melakukan valuasi terhadap suatu kebijakan dan memberikan masukan ke otoritas dan saya berharap suatu saat akan terlibat menjadi pembuat kebijakan publik itu sendiri.

Keluasan kajian mulai dari ekonomi sektor publik, kebijakan, hukum, politik dan isu sosial menjadikan saya tertarik untuk mendaftar ke MSK UGM. Selama masa kuliah di MSK UGM, banyak support jurnal internasional yang UGM sangat membantu saya untuk update pengetahuan. Pengajar MSK UGM yang memiliki latar belakang pendidikan internasional dan pengalaman nasional juga memperkaya ilmu yang disampaikan. Saya merasa pengalaman yang saya dapat dari MSK mampu membantu saya dalam berkarir secara akademis maupun praktis.

Penulis: Ristiyan Widiaswati
Abstrak:
Studi ini mendiskusikan praktek shadow state dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan lokal yang dilakukan melalui studi kasus atas Kebijakan Revitalisasi Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. Praktek shadow state diidentifikasi melalui hubungan dialektis antara struktur dan agen dalam kebijakan tersebut. Corak desentralisasi dan otonomi daerah di Yogyakarta cukup khas, di bawah bayang-bayang rezim aristokrasi yang semakin menguat pasca UU No. 13 Tahun 2013 tentang Keisimewaan DIY. Kekuatan milisi sipil maupun ormas di wilayah “kantong hijau” seperti Kauman yang berwatak simbolis, instrumentalis dan ideologis turut terlibat pusaran kekuasaan shadow state dan justru memapankan oligarki di Yogyakarta. Hal tesebut ditunjukkan melalui penguasaan sumberdaya ekonomi yang diwujudkan dalam politik pembagian ruang berbasis ideologi Islamis (hijau) dan Nasionalis (merah) misalnya dalam bisnis perparkiran, dan lainnya.

Konteks diatas menghasilkan pola shadow state di Yogyakarta tergolong istimewa atau khas, yang lahir dari status Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Shadow state merupakan jaringan informal yang mapan karena kekuasaanya tertanam dalam negara formal (Sultan merupakan Raja yang berkuasa atas kekuasaan tradisional Jawa yang berpusat di Kraton Yogyakarta, juga menjabat sebagai Gubernur DIY yang mengendalikan kekuasaan formal) – ditopang oleh afiliasi institusi negara dan non-negara yang melibatkan aristokrat, birokrasi, milisi sipil, preman, pebisnis, aparat penegak hukum (kepolisian) dan milter yang bekerja dalam sistem transaksi politik dan ekonomi seperti hubungan patron client, oligarki dan pola kekerabatan dengan berbagai pertaruhan modal simbolik baik ideologi, kultural, ekonomi, politik maupun sosial yang mempertemukan antara modal, kuasa dan massa – cara kerjanya mensubtitusi kewenangan negara dengan menuntut pemberian legitimasi yang sah dari negara dalam domi nasinya pada kebijakan publik yang dibelokkan untuk memenuhi kepentingan kelompoknya secara politis dan ekonomi.

Forum Komunikasi Kawasan Alun-alun Utara (FKKAU) merupakan lembaga formal berbentuk koperasi yang menyelenggarakan pelayanan publik di kawasan Alun-alun Utara seperti bisnis transportasi wisata, perparkiran, jasa keamanan dan perdagangan. FKKAU merepresentasikan persekongkolan aktoraktor non-negara yang membentuk shadow state. Shadow state ini melakukan pembajakan terhadap negara (Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta) melalui komitmen anggaran yang dialokasikan untuk para aktornya seperti pembiayaan program, pelelangan, hibah dan kewenangan dalam mengatur ruang publik. Implikasinya, negara kehilangan legitimasi dan kinerja pemerintahan akan sulit mencapai good governace yang berprinsip pada akuntabilitas, partisipasi dan transparansi.

Kata Kunci: shadow state, struktur, agen, kebijakan publik, local governance

Judul: Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Kota Yogyakarta melalui Simulasi Pengembangan Model Dinamis

Penulis: Didi Nuryadin

Deskripsi:

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan dipandang sebagai fenomena ekonomi di mana peningkatan keuntungan secara cepat dan pertumbuhan GNP perkapita akan memberikan efek tetesan ke bawah (tricle down effect) dalam bentuk perluasan kesempatan kerja dan kesempatan ekonomi lainnya, atau menciptakan kondisi yang diperlukan bagi terdistribusinya manfaat pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih luas. Masalah kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan adalah hal kedua yang akan diselesaikan oleh pertumbuhan itu sendiri. Pengalaman tahun 1950-an dan 1960-an mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan definisi yang sempit dari pembangunan. Karena banyak negara Dunia Ketiga mewujudkan target pertumbuhan ekonomi mereka, tetapi tingkat hidup masyarakatnya relatif tetap bahkan sebagian besar tidak berubah.  Sehingga pada tahun 1970-an, pembangunan ekonomi didefinisikan kembali dalam hal pengurangan atau penghapusan kemiskinan, ketidakadilan, dan masalah pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. “Redistribusi pertumbuhan” menjadi slogan umum pembangunan ekonomi (Soubbotina, 2004).

Hubungan antara aspek lingkungan dengan aspek sosial dan eknomi baik dalam skala regional, negara, bahkan global adalah kompleks (Boulding 1966; Markandya 1998; Grossman & Krueger: 1995, 1996; Arrow, et.al 1995; Seldon & Song 1994; Shafik & Bandyopadhyay 1992; Beckerman 1992). Isu degradasi lingkungan, pada awalnya seakan merupakan masalah utama negara maju dan merupakan efek samping dari kemajuan industri, namun kemudian menjadi isu yang terus mengemuka di negara berkembang. Banyak negara miskin yang terperangkap dalam lingkaran saling terkait yang menghubungkan antara ekologi dan penurunan ekonomi (WCED, 1987, hal.xi). Lingkaran saling terkait antara kemiskinan dengan degradasi lingkungan adalah sebuah oportunitas yang terbuang dari potensi pemanfaatan sumberdaya. Apa yang dibutuhkan sekarang ini adalah era pertumbuhan ekonomi baru yang menekankan pada kesamaan antara keberlanjutan sosial dan lingkungan (WCED,1987,p.xii).

Pembangunan berkelanjutan adalah istilah yang banyak digunakan oleh para ekonom dan pengambil kebijakan di seluruh dunia, meskipun gagasan ini masih agak baru dan memiliki interpretasi yang kurang seragam. Konsep pembangunan berkelanjutan masih terus dikembangkan dan definisi istilah ini masih terus-menerus direvisi.  Menurut definisi klasik, yang dikemukakan oleh Komisi Dunia PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau pembangunan yang mempertemukan antara kebutuhan sekarang tanpa mengesampingkan ketersediaan kebutuhan pada generasi yang akan datang.” Hal ini biasa dipahami bahwa keadilan “antargenerasi” tidak mungkin dicapai tanpa adanya keadilan sosial di masa kini, atau jika kegiatan ekonomi beberapa kelompok terus membahayakan kesejahteraan milik kelompok lain atau kelompok yang tinggal di bagian lain (WCED Brundtland Commision, 1987).

Pembangunan Kota Yogyakarta yang semakin meningkat dan intensif terutama infrastruktur pariwisata menyebabkan berkurangnya lahan untuk tempat tinggal (permukiman). Perkembangan tersebut memaksa Kota Yogyakarta melakukan perluasan ke daerah pinggiran. Salah satu wilayah pinggiran yang mengalami dampak yang paling besar adalah Kecamatan Umbulharjo (Rahayu, 2009). Kecamatan Umbulharjo yang semula merupakan wilayah pertanian mulai berubah fungsi menjadi wilayah non pertanian khususnya permukiman, perkantoran, industri dan pertokoan. Hingga tahun 2014, luas konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan sarana sosial-ekonomi lainnya di Kota Yogyakarta sebesar 107 Ha, di mana Kecamatan Umbulharjo merupakan wilayah dengan tingkat konversi lahan pertanian paling besar dengan rata-rata 6,1 Ha per tahun (SLHD, 2015).

Semakin padat penduduk kota maka kualitas lingkungan semakin rendah (Todaro dan Smith, 2006), yang disebabkan karena pertumbuhan populasi penduduk kota sudah melebihi kapasitas daya dukung lingkungannya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kota Yogyakarta sebanyak 400.467 jiwa, menempati luas wilayah 3.250 km² sehingga kepadatan penduduk sebesar 123,22 jiwa/km² (DDA, 2015). Jumlah penduduk yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu memberikan dampak terhadap tingginya tekanan pemanfaatan ruang kota terutama berkurangnya ruang-ruang terbuka (open space), yang berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Terbuka Non Hijau. Ruang terbuka publik justru berpotensi menjadi ruang permukiman atau ruang budidaya, meski di dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UU No 26 Tahun 2007) telah diatur bahwa minimal 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luasan areal yang ada. Hingga tahun 2014, luas RTH eksisiting adalah 584,45 Ha atau 17,78%, yang terdiri dari RTH publik seluas 329,63 Ha dan RTH privat seluas 254,82 Ha. Berdasarkan luas wilayah, Kota Yogyakarta masih memerlukan 390,55 ha ruang terbuka hijau, sedangkan berdasarkan jumlah penduduk, masih kekurangan RTH seluas 220,91 Ha (Ratnasari.A.,et.al., 2015).

Berangkat dari berbagai uraian yang dikemukakan pada latar belakang, persoalan daya dukung (carrying capacity) menjadi masalah utama dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Bertambahnya jumlah penduduk diiringi dengan pesatnya pembangunan fasilitas fisik maupun sosial menyebabkan daya dukung wilayah, baik lingkungan alam, sosial maupun buatan mengalami degradasi kualitas hingga mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Pembangunan yang tidak selaras antara kondisi perekonomian dan kondisi sosial menyebabkan terjadinya tekanan kelingkungan yang berakibat pada berubahnya kondisi lingkungan dan berkurangnya kualitas lingkungan. Kondisi ini memunculkan 2 pokok masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni:

1. Kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta di berbagai bidang mendorong penduduk dari luar Kota Yogyakarta untuk turut mengakses ketersediaan fasilitas-fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan kesempatan kerja maupun peluang usaha. Jika hal ini terus terjadi maka potensi masalah-masalah sosial dan urban yang dapat timbul di antaranya adalah meningkatnya kepadatan penduduk, kemacetan dan kurangnya infrastruktur. Implikasi lain dari masalah tersebut adalah semakin menurunnya daya dukung lingkungan, akibat pemanfaatan yang terus-menerus tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Berbagai masalah lingkungan seperti kekurangan air bersih (menurunnya ketersediaan air bawah tanah) dan polusi sangat berpotensi mengakibatkan ekternalitas ekonomi. Untuk itu, diperlukan analisis pembangunan wilayah dengan mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mampu menggambarkan dan mensimulasikan kompleksitas keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dan sekaligus mampu mengukur pengaruhnya terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan.

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 menyebutkan bahwa salah satu tujuan rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta adalah terwujudnya ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Adapun kebijakan struktur ruang meliputi pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan. Kebijakan struktur ruang tersebut senada dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025. Namun demikian berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menengahi tarik-menarik kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu, diperlukan analisis dampak kebijakan pembangunan wilayah (Kota Yogyakarta) terhadap keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Untuk memecahkan permasalahan utama tersebut, maka beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana dampak kebijakan pembangunan (misal: kebijakan tentang alokasi anggaran APBD, dan kebijakan tentang ruang terbuka hijau) terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta?

3. Bagaimana formulasi skenario kebijakan pembangunan daerah untuk mendorong keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap keberlanjutan pembangunan Kota Yogyakarta?

Pemodelan utama dalam penelitian ini mengadaptasi model T21 yang dikembangkan oleh millenium institute (MI, 2005 & 2007) dan dilakukan penyesuaian dengan memasukkan faktor pembangunan sebagai faktor pemicu (trigger) bagi berlangsungnya hubungan antar sektor (Wiranatha, et.al.,2010). Model T21 yang berbasis pada model pemodelan menggunakan dasar-dasar sistem dinamis menjadi sebuah pilihan untuk mampu menggambarkan relasi dan ketergantungan sebuah sektor terhadap sektor lainnya (Bassi, 2008). Tujuan utama dari model T21 adalah menggambarkan dan mengevaluasi sebuah dampak dari kebijakan suatu sektor terhadap sektor lainnya. Keunggulan dari model T21 adalah (MI, 2007): 1). Tidak ada yang dirahasiakan pada model; asumsi, struktur hubungan (hubungan antar sektor dan antar variabel), persamaan dan data bersifat transparan, sehingga mudah untuk diperiksa, diverifikasi dan bahkan dimodifikasi; 2) Struktur hubungan pada model ini telah dikembangkan, sehingga memudahkan bagi pembauat keputusan; 3). T21 dirancang secara modular, yang berarti bahwa sektor baru dapat dikembangkan dan ditambahkan ke model. Sedangkan kelemahan model T21 diantaranya: 1). Pendekatan jangka menengah-panjang: tidak fokus pada dinamika jangka pendek; 2). Perspektif nasional: tidak mempertimbangkan keragaman antardaerah yang berbeda; 3). Menggunakan level agregat: parameter dirata-ratakan berdasarkan sektor; 4). Memerlukan keterlibatan aktif stakeholders dalam mendefinisikan struktur model.

Pada dasarnya variabel yang terdapat pada ketiga aspek (ekonomi, lingkungan dan sosial) mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Gambar 1 menggambarkan CLD utama yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam sistem. Pada langkah selanjutnya, variabel dalam CLD utama ini akan dianalisis lebih dalam lagi membentuk CLD yang lebih kecil untuk mendapatkan analisis yang lebih akurat. Berdasarkan CLD pada Gambar 1 diketahui bahwa hubungan antar variabel dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sangat kompleks dan saling mempengaruhi antar satu variabel dengan variabel lain. Oleh karena itu pada penelitian ini, ruang lingkup yang diambil adalah terbatas pada sektor pembangunan di Kota Yogyakarta yang memiliki porsi lebih besar dibanding yang lain yakni sektor perdagangan hotel dan restoran, jasa dan pariwisata.

Gambar1: CLD Utama Pembangunan Berkelanjutan

di Kota Yogyakarta

Judul: Perempuan, Identitas Kebangsan dan Kewarganegaraan: Studi Tentang Perempuan Bekas Kombatan, Inong Balee, Sebagai Agen Pembangunan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh

Penulis: Arifah Rahmawati

Deskripsi:

Sekelompok perempuan yang tergabung dalam unit tentara perempuan yang dikenal sebagai Pasukan Inong Balee (PIB) ikut terlibat dalam perjuangan politik kebangsaan di Aceh. Melalui pendekatan feminis, penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya transformasi identitas kebangsaan anggota PIB dari kebangsaan Aceh menjadi kebangsaan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memunculkan wacana kewarganegaraan yang lebih sesuai dengan kondisi serta pengalaman yang dimiliki oleh para perempuan, khususnya perempuan bekas kombatan GAM. Konsep kewarganegaraan akan menjadi bahan utnuk memunculkan kebijakan tentang kewarganegaraan yang bisa mendorong terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.