Program Beasiswa untuk konsentrasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas berpikir krtis dan kemampuan analisis yang kuat dalam kajian dan pengembangan kepemimpinan aparatur baik dilingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kesempatan ini terbuka bagi Masyarakat Umum dan ASN lho!
Cek prosedur persyaratan lengkapnya disini ya https://komin.fo/persyaratan_UGM
#SobatKom juga bisa melakukan pendaftaran online melalui : https://um.ugm.ac.id/
Pastikan saat pendaftaran online, memilih jalur kerjasama dan mengupload dokumen MoU/PKS yang dapat diunduh melalui link berikut:
https://s.id/PKSbeasiswakemenkominfo
Segera cek dan daftar sekarang! Jangan lupa untuk sebarin info ini ke teman-teman dan keluarga kamu ya #SobatKom!
Berikut file Pendaftaranya :
Pengumuman
Bagi Pelamar Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo untuk Konsentrasi Transformasi Digital Sektor Publik, dapat mengunduh dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran online melalui tautan berikut.
PKS Beasiswa S2 Kominfo dan SPs_FINAL_reduced
Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia ternyata memunculkan pelajaran berharga. Negara seperti China, Taiwan, dan Korea Selatan yang inovatif terlihat dapat survive lebih baik dalam serangan pandemi ini. Artinya, inovasi dapat menjadi sumber kekuatan dan daya saing baru bagi suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengembangkan inovasi, utamanya inovasi sosial. Pengembangan inovasi sosial di Indonesia sendiri masih terkendala sulitnya proses difusi inovasi. Strategi yang bisa dilakukan oleh Indonesia kemudian adalah dengan mengoptimalkan peran lembaga think tank untuk dapat melakukan orkestrasi inovasi sosial.
Klik tautan di bawah ini, untuk melihat policy brief secara lebih lengkap.
Ari Wibowo, mahasiswa MKIK T.A. 2018/2019, berpartisipasi sebagai salah satu presenter di Twentieth International Conference on Diversity in Organizations, Communities, and Nations, khususnya dalam Panel Diversity in Communities, yang diselenggarakan pada 10-12 Juni 2020 di Milan – Italia. Namun, karena pandemi covid-19 masih berlangsung, konferensi internasional ini dialihkan dengan metode virtual. Selain itu, Ari Wibowo juga menerima penghargaan Emerging Scholar Awards dalam konferensi bergengsi tersebut.
Pertama, hasil survei menunjukkan bahwa warga DIY setuju jika pemerintah daerah membuka kembali kegiatan perekonomian dan tempat ibadah dengan standar protokol kesehatan secara ketat dengan rincian 367 orang (74,6%) pada tempat perbelanjaaan dan 358 orang (72,8%) pada tempat ibadah. Sedangkan, sebanyak 293 orang (59,6%) setuju dengan protokol ketat terhadap pembukaan kembali museum, pusat kebudayaan, atau tempat pertunjukkan, 320 orang (65%) pada sekolah, dan sebanyak 324 orang (65,9%) pada kegiatan outdoor.
Kedua, hasil survei mengenai preferensi kebijakan pencegahan COVID-19 melalui PSBB, New Normal atau Lockdown menunjukkan yang menarik dimana sebanyak 66 persen memilih PSBB, hanya 34 persen tidak setuju. Opsi ini lebih besar dibanding opsi penerapan New Normal sebanyak 60 persen atau Lockdown sebanyak 31 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa warga DIY lebih setuju untuk diberlakukan PSBB ketimbang New Normal sebagai landasan pemerintah daerah di dalam merespon penanganan COVID-19 di DIY. Hasil survei ini menjadi masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan penanganan wabah COVID-19, yang menyebutkan DIY akan dijadikan sebagai daerah percontohan New Normal dan juga respon atas tidak diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, melainkan status tanggap darurat bencana.
Secara garis besar, survei ini memang tidak mewakili seluruh kelompok masyarakat DIY karena dilakukan wawancara secara online. Sehingga, survei ini hanya khusus bagi mereka yang sudah akrab menggunakan teknologi dan belum mewakili warga yang tidak familiar dengannya. Namun demikian, survei ini layak juga untuk dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan karena pada prakteknya di lapangan, masih banyak warga masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan standar COVID-19 seperti tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, dan tidak rajin cuci tangan. Sehingga, survei ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah DIY dalam menerapkan PSBB dan keefektifannya terhadap pengurangan infeksi dan kepatuhan terhadap protokol COVID-19 karena mayoritas warga DIY setuju dengan penerapan PSBB.