Yogyakarta (18/12/2025) – Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (SPs UGM) baru saja merilis hasil penelitian kebijakan strategis terkait diskursus tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian yang dipimpin Prof. Muhadjir Darwin, M.P.A., Ph.D. bersama mahasiswa Doktoral dan Magister Program Studi Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan, M. Qur’anul Kariem, M.I.P. dan Ryan Alfitra, SST ini menggunakan metode Delphi dalam dua putaran yang melibatkan 21 panelis ahli lintas disiplin serta wawancara mendalam selama periode Agustus hingga Oktober 2025.
Penelitian yang menyoroti urgensi perbaikan desain tata kelola implementasi MBG ini menilai cakupan program yang universal terlalu ambisius sehingga memicu risiko fiskal jangka panjang dan kerumitan pengawasan. Panelis sepakat untuk merestrukturisasi sasaran secara bertahap dengan memprioritaskan siswa Sekolah Dasar (SD/MI), khususnya di daerah miskin (target geografis). Hal ini sejalan dengan usulan UNESCO yang menetapkan cakupan siswa primary school sebagai indikator SDG’s 4. Selain itu, tujuan ekonomi dan pertanian lokal bukan prioritas utama karena dapat menyebabkan pergeseran fokus dan kompromi kualitas gizi.
“…Dengan cara ini, keadilan substantif tetap terjamin, sementara efektivitas dan keberlanjutan fiskal juga lebih terjaga.”, (Prof. D.).
Panelis juga sepakat perlunya standar gizi yang jelas dan partisipasi masyarakat, baik secara daring maupun pengawasan independen dari pihak ketiga. Semua aspek ini memerlukan legalitas setingkat Undang-Undang (UU) agar program ini tidak sekadar menjadi komoditas politik jangka pendek, melainkan sistem perlindungan sosial yang baku. UU ini harus mengatur standarisasi dapur sehat, skema pendanaan yang tidak membebani APBN sepenuhnya, serta mekanisme pengawasan publik berbasis digital (crowd-based monitoring).
Di lain sisi, terdapat polarisasi opini pada beberapa aspek seperti perlunya alternatif model pembiayaan, desentralisasi bertahap, variasi modalitas, model dapur, dan stabilitas rantai pasok. Perbedaan pendapat ini mencerminkan dilema antara idealisme pemenuhan hak warga negara dan realitas keterbatasan fiskal, kapasitas birokrasi daerah, keamanan dan kualitas pangan. Dengan demikian, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada mitigasi risiko utama, kebocoran anggaran dan keamanan pangan, integrasi rantai pasok dengan ekonomi lokal dan penguatan landasan hukum.
“Untuk memperbaiki dan menjamin keberhasilan jangka panjang program MBG, saya merekomendasikan agar Presiden menetapkan landasan hukum yang kuat, standar gizi nasional, skema pendanaan berkelanjutan, serta integrasi dengan pangan lokal dan pengawasan digital…” (Dr. W)
Penulis: Muhammad Quranul Karim