Tim Chem-E-Car Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil meraih juara dalam ajang Chem-E-Car di Adelaide University, Australia pada 27-28 September 2016. Dalam lomba perancangan mobile prototipe yang digerakkan dengan reaksi kimia tersebut, UGM memperoleh juara 1 kategori poster.
Menteri mengingatkan agar pengelola rumah sakit pendidikan jangan sampai menyulitkan mahasiswa untuk praktik kerja di rumah sakit selama menempuh pendidikan dokter maupun pendidikan dokter spesialis.
Beberapa tahun lalu di kapal terbang saya duduk bersebelahan dengan seorang ibu yang berdomisili di Jakarta. Katanya, anaknya (perempuan) bermaksud melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta tapi dia tidak dapat menyetujuinya. Ternyata, dia amat terpengaruh bahwa Yogyakarta merupakan kota “kumpul kebo”. Maklumlah, penelitian Kelompok Studi Dasakung (1984) yang menghebohkan itu mengungkapkan kisah 29 pasangan “kumpul kebo” di Yogyakarta, yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan karyawan.
Tulisan Sulastomo, Ketua Tim SJSN 2001-2004, ”Kartu Indonesia Sehat dan SJSN”, yang dimuat Kompas (4/9/2014), menceritakan ihwal gagasan pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat dan keterkaitannya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Dengan cukup kritis, bagian awal tulisan itu mempertanyakan apakah realisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan menggantikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dua poin penting lain yang disampaikan tulisan itu adalah JKN telah dilaksanakan ”tanpa diskriminasi” dan penamaan program (KIS atau JKN) tidaklah penting, yang terpenting baginya adalah keberlanjutan program. Tulisan Sulastomo memberikan pencerahan mengenai masa depan JKN apabila pemerintahan Jokowi-JK merealisasi KIS. Namun, tulisan itu kurang tepat dalam menjelaskan isu diskriminasi. Terkait nama program, tulisan itu menyisakan pertanyaan serius karena isu politisasi Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mencakup jaminan kesehatan.
Program Keluarga Berencana atau KB yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak Pelita I, yang kemudian berubah menjadi Gerakan KB Nasional pada Pelita V adalah upaya serius pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Gerakan KB adalah gerakan masyarakat untuk menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Muaranya tentu saja pada pencapaian kesejahteraan dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sungguh luar biasa, dalam waktu tidak lebih dari dua dekade gerakan tersebut mampu membalikkan budaya “banyak anak, banyak rezeki” menjadi norma “dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja”. Motto “setiap anak membawa rezeki tersendiri” telah berubah menjadi gelora “keluarga kecil, tangguh, dan bangsa tangguh”.
In many provincial towns in Indonesia with relatively low industry and a high reliance on the state in providing job opportunities, educated young people often dream of becoming a civil servant. This applies especially to young people with tertiary education, as positions in the civil service often require an undergraduate diploma. The aspiration to join the civil service is especially strong among those from lower middle class backgrounds, as it is assumed to enable them to maintain or consolidate their middle class position.
