Tulisan Sulastomo, Ketua Tim SJSN 2001-2004, ”Kartu Indonesia Sehat dan SJSN”, yang dimuat Kompas (4/9/2014), menceritakan ihwal gagasan pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat dan keterkaitannya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan cukup kritis, bagian awal tulisan itu mempertanyakan apakah realisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan menggantikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dua poin penting lain yang disampaikan tulisan itu adalah JKN telah dilaksanakan ”tanpa diskriminasi” dan penamaan program (KIS atau JKN) tidaklah penting, yang terpenting baginya adalah keberlanjutan program. Tulisan Sulastomo memberikan pencerahan mengenai masa depan JKN apabila pemerintahan Jokowi-JK merealisasi KIS. Namun, tulisan itu kurang tepat dalam menjelaskan isu diskriminasi. Terkait nama program, tulisan itu menyisakan pertanyaan serius karena isu politisasi Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mencakup jaminan kesehatan. read more

Program Keluarga Berencana atau KB yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak Pelita I, yang kemudian berubah menjadi Gerakan KB Nasional pada Pelita V adalah upaya serius pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Gerakan KB adalah gerakan masyarakat untuk menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Muaranya tentu saja pada pencapaian kesejahteraan dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sungguh luar biasa, dalam waktu tidak lebih dari dua dekade gerakan tersebut mampu membalikkan budaya “banyak anak, banyak rezeki” menjadi norma “dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja”. Motto “setiap anak membawa rezeki tersendiri” telah berubah menjadi gelora “keluarga kecil, tangguh, dan bangsa tangguh”. read more

In many provincial towns in Indonesia with relatively low industry and a high reliance on the state in providing job opportunities, educated young people often dream of becoming a civil servant. This applies especially to young people with tertiary education, as positions in the civil service often require an undergraduate diploma. The aspiration to join the civil service is especially strong among those from lower middle class backgrounds, as it is assumed to enable them to maintain or consolidate their middle class position. read more