Bagi Juwita memilih Studi Kebijakan adalah pilihan yang mudah sebab ia merupakan kelanjutan dari konsens yang telah lama ia geluti sehabis menamatkan kuliahnya di Universitas Brawijaya. Begitu gelar sarjana bidang Ilmu Komunikasi ia raih Juwita memutuskan untuk terjun langsung membantu negeri sebagai guru melalui gerakan Indonesia Mengajar yang digagas Anies Baswedan. Diterjunkan di Lebak Banten, ia melihat bagaimana implementasi kebijakan yang seringkali mandul di lapangan.

“Pengalaman saya di sebagai Pengajar Muda di daerah terpencil di bawah gerakan Indonesia Mengajar membuat saya menyadari bahwa kalau saya mau mengkritik harus paham masalahnya. Supaya kita bisa memahami masalahnya secara sistematis dan menawarkan solusi maka kita harus tahu bagaimana memetakan masalah, membuat rumusan masalah, melakukan analisis, dan membuat rekomendasi. Di setiap tahapan banyak sekali tantangannya karena melibatkan banyak stakeholders dan kepentingan yang seringkali aspek politisnya yang lebih kuat.” read more

Setelah lebih dari 20 tahun menjadi aktivis organisasi masyarakat sipil, Otto Adi Yulianto tiba pada satu titik di mana ia merasa perlu untuk melengkapi apa yang diperolehnya lewat pengalaman dengan wawasan teoretis dan kemampuan analisis yang relevan. Sejak masih kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UKSW Salatiga pada awal dekade 1990-an, Otto sudah aktif di dunia gerakan. Masa itu, Otto bergabung di Yayasan Geni Salatiga, sebuah LSM yang didirikan oleh sejumlah aktivis mahasiswa UKSW dan dekat dengan dosen-cum-aktivis kala itu, seperti Dr. Arief Budiman, Dr. George J. Aditjondro, dan Dr. Ariel Heryanto. Salah satu aktivitasnya di organisasi ini adalah menggalang dukungan bagi komunitas warga yang menjadi korban kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru, seperti warga Kedung Pring di Kedung Ombo dan komunitas pedagang kaki lima (PKL) di Salatiga. read more

Beberapa tahun lalu di kapal terbang saya duduk bersebelahan dengan seorang ibu yang berdomisili di Jakarta. Katanya, anaknya (perempuan) bermaksud melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta tapi dia tidak dapat menyetujuinya. Ternyata, dia amat terpengaruh bahwa Yogyakarta merupakan kota “kumpul kebo”. Maklumlah, penelitian Kelompok Studi Dasakung (1984) yang menghebohkan itu mengungkapkan kisah 29 pasangan “kumpul kebo” di Yogyakarta, yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan karyawan. read more

Tulisan Sulastomo, Ketua Tim SJSN 2001-2004, ”Kartu Indonesia Sehat dan SJSN”, yang dimuat Kompas (4/9/2014), menceritakan ihwal gagasan pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat dan keterkaitannya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan cukup kritis, bagian awal tulisan itu mempertanyakan apakah realisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan menggantikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dua poin penting lain yang disampaikan tulisan itu adalah JKN telah dilaksanakan ”tanpa diskriminasi” dan penamaan program (KIS atau JKN) tidaklah penting, yang terpenting baginya adalah keberlanjutan program. Tulisan Sulastomo memberikan pencerahan mengenai masa depan JKN apabila pemerintahan Jokowi-JK merealisasi KIS. Namun, tulisan itu kurang tepat dalam menjelaskan isu diskriminasi. Terkait nama program, tulisan itu menyisakan pertanyaan serius karena isu politisasi Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mencakup jaminan kesehatan. read more

Program Keluarga Berencana atau KB yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak Pelita I, yang kemudian berubah menjadi Gerakan KB Nasional pada Pelita V adalah upaya serius pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Gerakan KB adalah gerakan masyarakat untuk menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Muaranya tentu saja pada pencapaian kesejahteraan dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sungguh luar biasa, dalam waktu tidak lebih dari dua dekade gerakan tersebut mampu membalikkan budaya “banyak anak, banyak rezeki” menjadi norma “dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja”. Motto “setiap anak membawa rezeki tersendiri” telah berubah menjadi gelora “keluarga kecil, tangguh, dan bangsa tangguh”. read more

In many provincial towns in Indonesia with relatively low industry and a high reliance on the state in providing job opportunities, educated young people often dream of becoming a civil servant. This applies especially to young people with tertiary education, as positions in the civil service often require an undergraduate diploma. The aspiration to join the civil service is especially strong among those from lower middle class backgrounds, as it is assumed to enable them to maintain or consolidate their middle class position. read more

Motivasi untuk perbaikan sumberdaya manusia kearah yang lebih baik mendorong saya perlu menemukan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan pendidikan berkualitas. Saya mencari berbagai informasi mengenai program studi yang kaya akan perspektif di bidang tatakelola kepemerintahan (governance) dan kebijakan. Keluasan kajian mulai dari ekonomi sektor publik, kebijakan, hukum, politik dan isu sosial menjadikan saya tertarik untuk mendaftar ke Magister Studi Kebijakan UGM. Berdasarkan pengalaman kerja saya menyadari bahwa memang kita membutuhkan banyak perspektif  dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu dengan bantuan beasiswa sekolah pasca sarjana UGM kemantapan hati untuk masuk ke MSK semakin kuat. read more

Jakarta. A slide in the Philippines’ economic growth to its weakest in three years wraps up a slew of dismal data from Southeast Asia and adds pressure on governments to unleash some of their fiscal spending firepower given the limitation of monetary policy now.

After years of low interest rates and cheap money, consumers and companies across much of the region are burdened by weighty debts, making monetary stimulus less effective. An expected uptick in inflation also suggests limited room for further rate cuts. read more

Nasib masyarakat Rohingya dapat memburuk, sesudah Presiden Myanmar Thein Sein menandatangani undang-undang (UU) keluarga berencana. Aktivis mencemaskan UU bakal menyasar minoritas yang rentan bertahan di Myanmar.

Pemerintah sejumlah negara dalam beberapa hari terakhir kian menekan pemerintah Myanmar. Mereka mendesak Myanmar menyetop eksodus warga Rohingya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan kelompok Rohingya sebagai minoritas yang paling teraniaya sedunia.

PBB menduga kuat ribuan anggota kelompok Rohingya masih terjebak di Teluk Bengali. Mereka ditinggalkan penyelundup manusia yang takut dilumpuhkan patroli laut. Dalam beberapa pekan terakhir, lebih dari 3.000 warga Rohingya, juga imigran dari Bangladesh, berupaya mencapai daratan Malaysia dan Indonesia. read more

Efforts to prevent deforestation, protect indigenous communities and help smallholders overlook the rich vein of criminality in the plantation sector

***

Throughout Indonesia, a vast archipelago draped across the equator, a human rights crisis simmers.

Over the past two decades, indigenous communities have seen the government hand their land over to private companies. These companies are largely producing one of two commodities: fast-growing timber species to supply the pulp and paper industry or palm oil, a remarkably versatile edible oil. read more